PERANAN TI DALAM PNS

PERANAN TI DALAM INSTANSI SIPIL

APAKAH HAL YANG MUSTAHIL UNTUK DIKEMBANGKAN?

Instansi sipil merupakan pengemban fungsi pemerintahan yang tersebar menjadi beberapa sektor atau bidang kerja, diantaranya keamanan, pertanian, hukum, ketenagakerjaan, perikanan kelautan, dan lain-lain yang bersinggungan dengan hajat hidup masyarakat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Instansi sipil terbagi menjadi beberapa institusi yaitu kementerian, lembaga setingkat kementerian, lembaga non kementerian, komisi, badan, dan lain-lain, yang dihuni dan dijalankan oleh tenaga kerja yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Sebagai pengemban fungsi pemerintahan dan pengemban amanat rakyat, instansi sipil melalui PNS, dituntut bekerja lebih professional dengan mencerminkan citra pemerintahan yang bersih, berkualitas, dan berilmu.

Namun pada kenyataannya kinerja pemerintahan semakin menuju abad 21 bukannya semakin baik malah menunjukkan penurunan kinerja. Ditambah lagi dengan berkembangnya pemanfaatan TI, kinerja di instansi sipil malah tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut dan cenderung mempertahankan cara kerja konvensional yang dari sisi efektifitas dan efisiensi justru lebih boros.

Hal ini disebabkan minimnya PNS yang memiliki latar belakang TI, yang mungkin disebabkan buruknya sistem penerimaan yang lebih mengutamakan relasi dan koneksi daripada prestasi atau kemampuan akademik seseorang. Celakanya tingkat kebutaan terhadap TI bagi PNS sangat tinggi, mulai dari generasi sebelum tahun 2000 sampai dengan PNS yang justru menduduki jabatan penting atau jabatan tinggi.

Tak heran pada beberapa bulan lalu, muncul kasus menggelikan dalam dunia pemerintahan kita, yaitu tatap muka antara pejabat pemerintah yang sedang studi banding ke Australia dengan himpunan mahasiswa Indonesia yang sedang menimba ilmu di negeri kangguru tersebut.

Secara kasat mata, yang namanya pejabat tingginya tentunya orang yang berpengalaman, orang yang berilmu dan terdidik, orang yang paham betul bidang kerjanya serta dengan segala kemewahan fasilitas tentunya mampu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan TI. Akan tetapi yang terjadi adalah 180 derajat, dimana pejabat pemerintah yang “terhormat” blingsatan ketika ditanya apa email resmi institusi mereka.

Setelah berputar otak dan berputar-putar jawaban, maka salah seorang staf mereka menjawab dengan santai komisi8@yahoo.com. Meledaklah tawa dalam hati para mahasiswa tersebut. Bagaimana mungkin institusi yang terhormat seperti DPR-MPR menumpang email pada search engine gratisan semacam yahoo.

Disinilah letak peran penting dari seorang TI. Mungkin jika para lulusan TI yang potensial diberikan kesempatan untuk menempati lowongan kerja di institusi sipil, mereka akan mampu mengembangkan skill mereka sebagai contoh, membangun situs institusi yang menarik sekaligus perangkat lainnya seperti email ataupun blog. Dan mereka mungkin bisa menjadi pemelihara sistem dan jaringan agar tidak mudah dihack oknum yang tidak bertanggung jawab.

Adalah hal yang memalukan apabila masih banyak kita jumpai PNS yang justru ahli keluar atau pulang kerja siang dan ahli berbelanja di jam kerja, daripada mengetik sekelas Ms. Word. Tidak bisa dipungkiri untuk PNS pada generasi tertentu, kemampuan TI mereka mungkin tidak semahir PNS generasi mendatang, namun hal ini bukanlah sebagai alasan mengingat manusia dapat belajar sampai akhir hayat.

Bahkan masih banyak instansi yang masih menggunakan dan memboroskan kertas karena belum terkoneksi secara online antara masing-masing fungsi. Belum lagi situs yang kalah menarik disbanding situs sebuah bank atau kampus. Belum adanya email resmi instansi dan orang yang memelihara dan merawat TI di instansi tersebut. Padahal kita tahu bahwa anggaran instansi sipil justru lebih besar dan lebih didukung, karena menggunakan uang rakyat, beda dengan swasta yang mandiri dan menerapkan pengeluaran biaya berbasis tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat guna.

Saya sendiri sebagai PNS di instansi pemerintahan, merasa malu dengan kenyataan masih banyak PNS yang buta teknologi (kecuali Blackberry) dengan alasan malas belajar atau factor usia. Sebab, masih banyak tenaga kerja potensial yang ahli di bidang TI namun kurang beruntung untuk menjadi PNS (mungkin karena dijegal panitia kali ya).

Andaikata PNS dibekali skill TI yang mumpuni, mungkin bisa memperbaiki kinerja dalam hal kecepatan pelayanan dan efesiensi waktu pelayanan, tanpa harus berbelit-belit mengurus sesuatu dari satu meja ke meja lainnya, dari satu berkas hingga beberapa berkas, tanpa adanya sistem online.

Semoga kedepannya bangsa ini melalui Kemenkominfo bisa lebih memperhatikan pentingnya pemanfaatan TI bagi semua sektor pemerintahan. Atau jangan-jangan di Kemenkominfo sendiri, masih ada PNS yang buta TI atau masih ada yang komputernya Pentium II ? entahlah. Belajar dari kasus komisi8@yahoo.com, dan penyerangan situs DPR dan Polri, seharusnya kedepan panitia penerimaan CPNS lebih berfikir maju dengan memberikan porsi lebih untuk rekrutan berlatar belakang TI yang diharapkan memberikan nuansa kerja baru, yaitu pemerintahan yang modern melalui pelayanan yang cepat dan efesien dengan didukung pegawai yang kompeten.

Yang penting adalah kemauan dari PNS tersebut untuk mengembangkan diri karena hasil dari pembelajaran adalah untuk diri sendiri bukan untuk orang lain. Dan diharapkan bagi pemerintah c.q. bagian penerimaan CPNS, sudah saatnya dalam merekrut CPNS baru, lebih memperhatikan aspek kecepatan dan efesiensi dalam meningkatkan kemajuan bersama dan membuang pemikiran merekrut dengan memperhatikan aspek persaudaraan untuk meningkatkan ekonomi dan menjaga jabatan kepada anak-cucu secara turun temurun.

*************